| KampungBio: Tulisan 3 dari 7 Meletakkan dasar pemikiran BioVillage Planning for a Carbon Neutral World: Challengers for Cities and Regions |
Perspektif dari India pada rencana carbon neutral world, difokuskan pada daerah pertanian dan pedesaan.
Dampak industri pertanian global dari Utara pada ekonomi pedesaan di Selatan, terutama yang ditunjukkan dengan contoh di India, sangat jelas sejak pemerintah India menerima regulasi "structural adjustment" dan "membebaskan perdagangan" atas kebaikan "para pemain global" (yaitu, korporasi internasional) yang diwakili oleh IMF, Bank Dunia, dan WTO.
Perubahan struktural dari produk industri di Utara telah menyebar pada kerja industri, lokasi produksi, dan pelayanan kerja ke negara-negara dengan upah buruh yang rendah dan standar lingkungan yang rendah, dan dengan cara itu mereka menciptakan pekerjaan di Selatan, hampir semuanya terletak di perkotaan.
Pada saat yang sama liberalisasi perdagangan untuk produk pertanian, (keunggulan harga dan import barang-barang bersubsidi), mengakibatkan India mengalami kehancuran pasar lokal dan rantai produksi di pedesaan yang bisa menampung jutaan orang di kawasan pedesaan. Di sini perbedaan skala tenaga kerja di sektor pertanian sangat penting. Di Inggris 1% dari jumlah penduduk 60 juta adalah bekerja di sektor pertanian, di India 65% dari total populasi 1,2 milyar (yaitu lebih dari 700 juta orang, lebih dari total populasi di Amerika Latin) masih hidup menggantungkan dari hasil bumi. Saat ini lebih dari 90% bahan pangan India dihasilkan dan diproses secara lokal untuk dijual dan dikonsumsi secara lokal, dan India saat ini sudah mampu berswasembada pangan untuk kepentingan penduduknya sendiri.
Sejak akhir tahun 1990an India mengalami krisis pertanian yang sangat merugikan. Krisis itu merupakan hasil dari keputusan politik, salah satunya adalah keputusan untuk menghentikan investasi di sektor pertanian. Langkah selanjutnya dilakukannya regulasi politik pertanian dan memperkecil kontrol pemerintah pada harga sebagai input di sektor pertanian. Harga pupuk kimia naik antara tahun 1991 dan 2000 sebanyak empat kali, harga benih meningkat sampai di atas 100 dan 300%. Kualitas benih menurun, sementara sebelumnya tingkat perkecambahannya mencapai 85%, tingkat itu menurun menjadi hanya 60%. Biaya listrik saat itu naik sampai 70%. Sumber perkreditan rakyat tidak ada, di negara bagian Andhra Pradesh dalam 10 tahun ada 4000 cabang bank lokal telah tutup dan itu berarti petani akan tersangkut pada rentenir. Tidak diragukan jika beban kredit petani akan membengkak. Pada saat yang sama kebijakan kredit resmi lebih diarahkan pada kebutuhan kelas menengah ke atas untuk memenuhi konsumsi kebutuhan mewah mereka. Sementara biaya input pertanian untuk petani kecil telah meningkat dan jebakan kredit semakin dekat, harga jual hasil panen yang dihasilkan jutaan petani kecil dan menengah juga mengalami kejatuhan.. Aturan permainan baru tidak memberi keamanan dalam menghadapi risiko pasar bebas yang ditawarkan oleh pemerintah sebelumnya. Meskipun petani telah disarankan untuk memproduksi komoditas pertanian untuk eksport. Jatuhnya harga produk India disebabkan oleh import tanpa bea dalam jumlah yang sangat besar hingga saat ini produk pertanian yang disubsidi sangat tinggi dari Uni Eropa dan AS, Kanada dan Australia. Lelucon yang mengerikan bahwa subsidi harian yang diberikan untuk seekor sapi di negara-negara itu adalah sekitar dua kali dari upah minimum yang diterima oleh buruh tani di India. Seorang ketua kelompok tani mengatakan: mimpi dari petani India ingin terlahir kembali menjadi sapi Eropa. Jadi ada hubungan langsung antara subsidu dengan bunuh dirinya petani India. (Lihat: Le Monde diplomatique, Jan. 2008, p 18-19: Boese Saat in Andra Pradesh)
Tiga contoh ini lebih jauh dapat menggambarkan proses penghancuran itu:
Pada tahun 1998 pelobi dari AS untuk pasar kedelai telah memanipulasi WTO bahwa semua pembatasan import kedelai dan produk minyak makan harus dihilangkan dari pasar India. Subsisi harga kedelai AS untuk eksport mencapai $ 150 per ton. (Di antara harga ini ada subsidi di AS $ 193 per ton). Pemerintah India pada saat yang sama, dengan dasar argumentasi "keamanan pangan", mengajukan paket regulasi baru untuk minyak makan yang melarang penjualan minyak makan tanpa kemasan. Hukum itu adalah kombinasi dari mandat WTO yang menghilangkan hambatan import, sehingga menjadi sangat mungkin untuk membanjiri pasar India dengan minyak makan, terutama yang diproduksi dari kedelai hasil rekayasa genetic.
"India telah menggunakan kelapa, kacang tanah, biji rami, mustard, biji bunga matahari, dan wijen untuk minyak makan. Konsekuensi utama menghilangkan hambatan import adalah menghancurkan biodiversitas biji-bijian minyak sendiri dan keragaman minyak makan dan budaya makan... Biji minyak asli mengandung lebih banyak minyak, dapat diproses di rumah-rumah petani atau di masyarakat sendiri, secara ekosistem sangat ramah lingkungan, desentralisasi (tidak terpusat), dan teknik yang sangat demokratis. Proses secara keseluruhan dalam pembuatan minyak dari kedelai dikontrol sepenuhnya oleh korporasi. Cargill, Continental, dan pedagang raksasa lainnya mengkontrol perdagangan dan operasi pabrik secara internasional. Oleh karena kedelai memiliki kandungan minyak yang rendah, ekstraksi minyak kedelai membutuhkan proses yang rumit yang secara lingkungan tidak bersahabat dan tidak sehat." (Shiva, Vandana, (2005), Earth Democracy, p.153-154.) Kedelai membanjiri sehingga keragaman bahan penghasil minyak lokal yang besar dirusak.
Setiap bagian dari tanaman kelapa secara tradisional digunakan dengan cara yang secara lingkungan sangat bersahabat: Daunnya yang besar dapat digunakan sebagai dinding rumah, atap, dan pagar, kulit buahnya mengandung serat yang dapat digunakan untuk membuat matras atau keset, karpet, dan tali tambang, tempurung biji digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, dari daging buah bagian dalam atai kopra bisa diambil minyaknya, dan air kelapa merupakan minuman segar. Pembuatan atap, karpet, dan matras mulai sangat menurun dan tergantikan dengan plastik atau nilon yang harganya lebih murah meskipun diambil dari minyak bumi sebagai bahan dasarnya. Jadi, orang-orang, khususnya kaum perempuan yang menghasilkan produk-produk tersebut saat ini sangat susah menjual hasil tangannya baik di pasar lokal maupun pasar internasional. Dahulu fluktuasi harga mendapat kompensasi melalui subsidi pemerintah, semua itu sekarang oleh WTO tidak dibolehkan lagi. Kondisi ini membuat petani yang bunuh diri di Kerala meningkat.
Contoh ketiga yang berkaitan dengan subsidi penjualan dari biji-bijian hasil rekayasa genetik dan tidak bisa ditanam lagi. Di bawah aturan WTO tentang pembebasan perdagangan untuk produk pertanian korporasi internasional seperti Monsanto telah menjual genetik modifikasi (GM) atau biji kapas hibrida, jagung, dan padi pada petani India. Semua itu "no-renewable" dengan kata lain, bahwa biji dari tanaman pertama tidak bisa digunakan untuk bibit tanaman ke dua, yang biasanya sering dilakukan dalam pertanian tradisional. (Metode yang bisa menghasilkan tanaman pertanian yang bisa beradaptasi secara lokal dalam variasi yang sangat besar.) Saat ini untuk setiap tanaman mempunyai biji baru yang seragam yang harus dibeli, sehingga para petani menjadi tergantung dan mempunyai hutang pada agen penjualan lokal yang memberi kredit. Monopoli melindungi penjualan bibit dimulai pada subsidi harga rendah dan setelah beberapa tahun kemudian harga dinaikkan. (Ini adalah sistem yang sama dengan penjualan subprime-mortage yang diberikan pada orang-orang berpenghasilan rendah di AS.) Setelah tanaman yang ditanam menjadi buruk, (seringkali dari benih yang kurang bisa beradaptasi terhadap iklim dan kondisi tanah lokal) dan beban hutang yang sangat besar dan tidak bisa dibayar, kejadian petani bunuh diri mulai terjadi, terjadi dimulai pada tahun 1997. Sejak saat itu lebih dari 150.000 petani menghakhiri hidupnya. Ada efek lainnya dari tanaman GM, yaitu ribuan domba mati setelah memakan tanaman kapas yang beracun, pekerja kebun dan pabrik mendapatkan alergi.
Pemerintah India dan banyak negara bagian mempromosikan agar bisa mengikuti China sebagai contoh pengembangan zona industri yang membutuhkan kawasan yang luas, seringkali di daerah pedesaan karena dekat dengan lokasi sumber daya alam. Gencarnya industrialisasi telah meninggalkan masyarakat adat dan yang sebelumnya tidak tersentuh, tidak hanya jauh di belakang, tetapi seringkali mencabut mereka dari hak-haknya untuk hidup di daerah mereka sendiri, sehingga mengakibatkan naiknya kemarahan dan perlawanan di kawasan pedesaan.
India adalah salah satu dari banyak sistem kepemilikan tanah di dunia yang tidak adil. Pernyataan yang dikemukakan oleh Partai Kongres pada janji pemilu bahwa akan membuat land reform ternyata tidak pernah terjadi. Malahan tanah pedesaan sudah banyak berpindah tangan dari orang-orang desa, seringkali kepemilikan tradisional tidak terdokumentasi melalui surat. Pada decade sebelumnya, lebih dari 1,4 juta orang India telah digusur dari 10 juta are tanah mereka di empat negara bagian untuk memuluskan jalan industrialisasi dan pembangunan proyek infrastruktur, menurut laporan terbaru dari ActionAid suatu agency kemiskinan internasional. (Jason Motlagh, in: Sanfransisco Chronicle. 22. 2. 2008, p. A 13). Pada akhir tahun, Nopember 25.000 petani dan buruh pedesaan protes dan datang ke New Delhi untuk menuntut pada pemerintah memenuhi janji untuk membuat surat tanah. Isu ini adalah salah satu dari isu yang bisa meledak. Kelompok ektrim kiri memanfaatkan kemarahan rakyat pedesaan untuk mengobarkan perang dengan membentuk 172 satuan di 600 distrik. Kerusuhan dan keributan bersenjata (Naxalites) saat ini adalah gambaran yang sangat mencolok di daerah pedesaan, terutama di daerah Timur Laut (di daerah terpencil di dalam hutan lebat sepanjang Orissa sampai Nepal), di sana ada suku dan komunitas miskin lainnya terancam oleh perusahaan multinasional termasuk perusahaan India seperti Tata corporation produsen mobil, yang sangat gencar mengeksploitasi sumber daya alam India seperti batubara, kayu, dan mineral.
Pemerintah India berjanji pada bulan Maret tahun ini memberi jaminan sekitar $ 15 Milyard untuk 30 juta petani kecil yang berhutang. Meneteri keuangan telah mengatakan bahwa ekonomi boom (pertumbuhan 9,6% tertinggi selama 18 tahun sebelumnya) telah menunjukkan bahwa yang kaya menjadi semakin kaya dan dia ingin untuk membuat pertumbuhan menjadi lebih menjangkau masyarakat yang tidak mampu. Akan tetapi direktur CPS (Center for Policy Studies), seorang think thank ekonomi Delhi memperingatkan agar menghidupkan sektor pertanian dengan membangun kanal, jalan, dan gudang, serta tidak hanya menawarkan "paket penanganan darurat" untuk memenangkan pemilihan suara. Mengabaikan pertanian dan daerah pedesaan harus segera diakhiri. Meningkatnya kepedulian para ahli mengenai, kemampuan India untuk terus bisa berswasembada pangan masih terus ada. (Randeep Ramesh, ini: The Guardian Weekly, 7. 3. 08, p.10).
(Bersambung ke Tulisan 4..)